BELA NEGARA

Menurut  Penjelasan Pasal 9 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002  tentang Pertahanan Negara, upaya Bela Negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia  berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara.

Bukan hanya sebagai kewajiban dasar manusia, tetapi juga merupakan kehormatan warga negara sebagai wujud pengabdian dan kerelaan berkorban kepada bangsa dan negara.

Bela negara yang dilakukan oleh warga negara merupakan hak dan kewajiban untuk membela serta mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman. Pembelaan yang diwujudkan dengan keikutsertaan dalam upaya pertahanan negara merupakan tanggung jawab dan kehormatan setiap warga negara. Oleh karena itu, warga negara mempunyai kewajiban untuk ikut serta dalam pembelaan negara, kecuali ditentukan lain dengan undang-undang.

Bela Negara perlu dilakukan  mewaspadai dan mengatasi berbagai macam ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan (ATHG) terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ancaman  adalah usaha yang bersifat mengubah atau merombak kebijaksanaan yang dilakukan secara konsepsional melalui tindak kriminal dan politis.

Ancaman militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata yang terorganisasi yang dinilai   mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa.  Ancaman militer dapat berasal dari luar negeri maupun dari dalam negeri.  Beberapa macam ancaman dan gangguan pertahanan dan keamanan Negara :

a.  Dari luar negeri

     1)  Agresi

     2)  Pelanggaran wilayah oleh negara lain

     3)  Spionase (mata-mata)

     4)  Sabotase

     5)  Aksi terror dari jaringan internasional

b.  Dari dalam negeri

     1)  Pemberontakan bersenjata

     2)  Konflik horizontal

     3)  Aksi teror

     4)  Sabotase

     5)  Aksi kekerasan yang berbau SARA

     6)  Gerakan separatis (upaya pemisahan diri untuk membuat negara baru)

     7)  Pengrusakan lingkungan

Adapun, ancaman nonmiliter adalah ancaman yang tidak menggunakan senjata tetapi jika dibiarkan akan membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa.

Tantangan adalah hal atau usaha yang bertujuan untuk menggugah kemampuan.

Hambatan adalah usaha yang berasal dari diri sendiri yang bersifat atau bertujuan untuk melemahkan atau menghalangi secara tidak konsepsional.

Gangguan adalah hal atau usaha yang berasal dari luar yang bersifat atau bertujuan melemahkan atau menghalangi secara tidak konsepsional (tidak terarah).

TEORI NEGARA INTEGRALISTIK

A. Teori Integralistik

Negara adalah susunan masyarakat yang integral, yang erat antara semua golongan, semua bagian dari seluruh anggota masyarakat merupakan persatuan masyarakat yang organis. Negara integralistik merupakan Negara yang hendak mengatasi paham perseorangan dan paham golongan dan Negara mengutamakan kepentingan umum sebagai satu kesatuan.    

Teori Integralistik diajarkan oleh : Bendictus de Spinoza,  F. Hegel,  dan Adam Muller.

Berdasarkan pemikiran Soepomo, teori Integralistik dipandang  sebagai teori yang paling cocok dengan masyarakat Indonesia yang ber-Bhineka Tunggal Ika.  Bukti Indonesia menganut Teori Integralistik dinyatakan secara tegas dalam penjelasan UUD 1945 yang memuat pokok – pokok pikiran pembukaan.

B. Negara Integralistik Prof. Soepomo

Istilah negara integralistik tidak dapat ditemukan dalam kepustakaan sejarah, hukum tata negara, dan ilmu negara, kecuali dalam teks pidato Prof. Mr. Dr. R. Soepomo pada sidang Dokuritsu Junbi Cosakai tanggal 31 Mei 1945 di Jakarta.                                                    

Pertanyaan muncul, apakah istilah integralistik ini benar-benar diciptakan oleh Soepomo, mengingat berbagai literatur maupun kamus dan ensiklopedi pada zaman itu sama sekali tidak memuat pengertian tentang integralistik.

Profesor Logemann yang merupakan ahli hukum tata negara Belanda juga sangat berpengaruh di Indonesia mengatakan, bahwa integralistik bukanlah istilah dalam ilmu negara atau tata negara. Ia menyebutkan bahwa integralistik Soepomo adalah istilah yang tidak umum, namun pada hakikatnya gagasan negara integralis adalah sama dengan negara organis.

Soepomo menjelaskan tentang tiga syarat mutlak bagi terbentuknya negara, yaitu : dengan membentuk pemerintahan yang berdaulat, penetapan dasar sistem pemerintahan, dan penentuan dasar pengertian atau konsep negara.

Selanjutnya Soepomo mengajak untuk memilih dasar-dasar negara yang paling sesuai dengan Indonesia yang harus disesuaikan dengan hubungan negara dan agama, bentuk pemerintahan, dan hubungan negara dengan kehidupan ekonomi. Soepomo menjabarkan tiga bentuk teori negara, yaitu :

1). Teori individualistis yang diajarkan oleh Thomas Hobbes, John Locke, J. J. Rousseau, Herbert Spencer,  dan H. J. Laski. Aliran ini berargumen bahwa negara adalah masyarakat hukum yang disusun atas kontrak sosial antar seluruh orang dalam masyarakat itu.

2). Teori golongan atau teori kelas yang digagas oleh Marx, Engels, dan Lenin. Negara dianggap sebagai alat dari kelas atau golongan tertent untuk menindas golongan lainnya. Negara merupakan alat yang memiliki kekuatan ekonomi paling kuat untuk menindas kaum yang memiliki kedudukan lemah. Marx mengasumsikannya dengan kaum borjuis dan kaum buruh. Marxis kemudian menganjurkan kaum buruh untuk mengadakan revolusi politik dalam rangka merebut kekuasaan negara dan berbalik menindas kaum borjuis.

3). Teori integralistik yang diajarkan oleh Spinoza, Adam Müller, Hegel, dan lain-lain mengatakan bahwa negara dibentuk tidak untuk kepentingan perseorangan atau golongan, namun menjamin kepentingan seluruh masyarakat sebagai persatuan. Negara terdiri dari susunan masyarakat yang integral, meliputi segala golongan, segala bagian, dan segala anggota yang saling berhubungan satu sama lain dan bersatu dalam masyarakat yang organis.

Tentu saja dari pengertian tentang tiga konsep negara tersebut, Soepomo menjatuhkan pilihannya pada teori integralistik. Soepomo berpendapat bahwa teori negara integralistik sesuai dengan lembaga sosial yang asli Indonesia. Ia mengatakan bahwa negara Republik Indonesia harus berdasarkan asas kekeluargaan dimana negara sebagai institusi menyatu dengan rakyatnya, sehingga negara dapat mensejahterakan rakyat karena pemerintah dapat berlaku adil terhadap rakyatnya.                                                                                                   

Soepomo menolak pemisahan kekuasaan (separation of power).  Kekuasaan yang menyebar, menurutnya, akan menimbulkan kekacauan dan ketidakseimbangan (disharmoni) dalam kehidupan.  Soepomo sangat mengagumi prinsip persatuan yang kekal antara Tenno Heika, negara, dan rakyat Jepang, dan ia juga mengagumi prinsip persatuan antara pemimpin dan rakyat dalam pemerintahan Nazi yang menurutnya cocok dengan aliran pikiran ketimuran.

Soepomo menjelaskan bahwa semangat kebatinan dan struktur kerohanian bangsa Indonesia dengan bentuk manifestasinya yang berupa persatuan, saling mempengaruhi dalam kehidupan, disebut Soepomo sebagai ide integralistik Indonesia.                                                                             

Ia menyebutkan bahwa menurut sifat tata negara Indonesia yang asli, pejabat negara adalah pemimpin yang menyatu dengan rakyat. Soepomo memperkenalkan ide totaliter atau integralistik yang menurutnya asli Indonesia yaitu berhubungan dengan pemimpin dan rakyatnya, berupa:
• Pejabat negara adalah pemimpin yang bersatu dengan jiwa rakyat.
• Kepala rakyat memberi bentuk pada rasa keadilan dan cita-cita rakyat.
• Pemimpin selalu bermusyawarah dengan rakyat.
• Suasana persatuan pemimpin dan rakyat, dan antara golongan-golongan rakyat. memiliki semangat kekeluargaan dan gotong-royong.

Namun dalam hal ini, Soepomo belum mempersoalkan secara konseptual dimana kekuasaan harus diletakkan. Ia hanya menjelaskan bahwa berdasar aliran pikiran negara yang integralistik, negara tidak bersikap sebagai seseorang yang mempunyai kekuasaan tertinggi, melainkan sebagai badan penyelenggara atau badan pencipta hukum berdasarkan aspirasi rakyat. Negara mencakup seluruh masyarakat Indonesia yang bersatu serta hidup secara teratur.

 C. Polemik Konsep Negara Integralistik

1. Polemik dalam sidang BPUPKI
 

Adalah Mohammad Hatta dan Mohammad Yamin yang menurut banyak ahli menjadi penentang serius dari konsep negara yang diajukan oleh Soepomo ini. Mereka berdua menuntut agar hak warga negara dijamin oleh Konstitusi. Hatta dan Yamin mengungkapkan kekhawatirannya akan konsep Soepomo, karena menurut mereka ide itu memberi celah bagi munculnya negara kekuasaan. Argumentasi Hatta dan Yamin ini akhirnya melahirkan “kompromi” yang hasilnya bisa di simak dari pasal 28 UUD 1945. Isinya menjamin kemerdekaan warga negara untuk berserikat, berkumpul dan menyatakan pendapat. Kendati kadarnya masih minimal, kompromi itu menjadi pengakuan paling tua dari konstitusi Indonesia atas hak-hak warga negara.
 

2. Polemik Akademisi
 

a. Pendapat J. H . Logemann
Logemann adalah pakar hukum pertama yang mengkritik pandangan Integralistik Soepomo. Logemann menyatakan bahwa konsep negara Integralistik itu pada hakekatnya tidak lain dari pada konsep Negara organik. Logemann meragukan kemungkinan keberhasilan dari struktur desa yang agraris itu jika dipindahkan kedalam struktur Negara modern. Pidato soepomo tidak memperhatikan faktor peruubahan sosisal akibat perkembangan struktur ekionomi dari agraris ke Industri dari Negara – negara modern. Ia menganggap bahwaw struktur desas Indonesia akan tetap langgeng karena struktur itu merupakan struktur asli masyarakat Indonesia. Menurut logemann ini merupakan siatu pandangan yang utopis.
Kritik logemann yang paling penting adalah ketika ia melihat bahwa dalam pidato soepomo tidak disinggung tenytang kedaulatan rakyat. Logemann menyatakan bahwa rupanya dalam konstruksi ini kehendak rakyat tidcak memerlikan jaminan ynag khusus maupun organ khusus. Dengan demikian, menurut Logemann sudah jelas bahwa pemimpin negara yang bertugas memelihara keselarasan (de harmonie) memperoleh kedudukan yang paling kuat. Dengan begitu maka sikap otorianisme dan totalitarianisme akan berkembang.
 

b. Ismail Suny
Kritik Ismail Suny, ia mengambil sikap tidak sepakat dengan anggapan bahwa UUD 1945 menganut pandangan Integralistik soepomo karena beberapa alasan. Pertama, dengan berlandaskan pada pendapat Logemann, Suny menyatakan bahwa meski pengaruh integralistik Soepomo dalam UUD 1945 tidak dapat dipungkiri, namun orang tidak boleh mengatakan bahwa UUD 1945 terlalu didominasi oleh Soepomo. Kedua, Ismail Suny menyatakan bahwa kedaulatan rakyat yang oleh Soepomo dikatakan terjelma dalam diri pribadi Presiden dan bukan dalam DPR dalam hal pembentukan undang-undang, telah luput karena pendapat seorang anggota Panitia Kecil. Pendapat itu menyatakan bahwa bahwa tanpa adanya persetujuan yang diharuskan antara presiden dan parlemen tentang suatu undang-undang, kedaulatan rakyat tidak cukup terjamin. Ketiga, Ismail Suny mengatakan bahwa dengan masuknya asas kedaulatan rakyat ke dalam UUD 1945 dan terdapatnya pasal-pasal mengenai hak-hak asasi manusia, maka pandangan integralistik Soepomo itu telah ditolak
 

c. Yuzril Ihza Mahendra
Menurutnya uraian awal soepomo dalam pidato tanggal 16 juli 1945 memang masih mengandung jiwa pidatonya pada tanggal 31 mei 1945, walau tidak lagi menggunakan istilah Integralistik. Akan tetapi dalam urain – uraian berikutya soepomo sudah bersifat akomodatif dan kompromistis terhadap aspirasi dan pendapat dari golongan lain. Menurut Mahendra, Soepomo telah bersifat akomodatif dengan ide kedaulatan rakyat yang tidak disinggungnya dalam pidato tanggal 31 Mei 1945. Soepomo mengatakan, “Oleh karena itu, sistem negara yang nanti akan terbentuk dalam undang-undang dasar haruslah berdasarkan kedaulatan rakyat dan berdasar atas permusyawaratan perwakilan.
Selanjutnya dinyatakan oleh Mahendra bahwa soepomo yang membayangkan deasa sebagai sesuatu yang ideal merupakan suatu reduksi yang abstrak. Idealisasi desa itu cenderung mengabaikan aneka kelemahan yang mungkin dimiliki oleh kepala desa . Ia juga mengabaikan faktor kekuasaan yang lebih tinggi, yang justru cenderung eksploitatif terhadap desa melalui kepala desa. Selain itu, juga mengabaikan kemungkinan timbulnya kekuatan-kekuatan oposisi terhadap kepala desa yang juga mempunyai kepentingan – kepentingann pribadi tertentu.
 

d. Marsilam Simanjutak
Dengan meninjau pandangan Hegel dan membandingkannya dengan pidato Soepomo, Marsialam sangat yakin dengan adanya unsur Hegelian dalam pandangan Integralistik Soepomo. Walaupun yang dikatakan Soepomo tidak banyak dan belum bisa diraba di mana terjalinnya prinsip-prinsip negara menurut Hegel, namun ia sudah melihat semacam countour Hegelian yang mulai nampak samar-samar. Ini tampak dalam sebagian implikasinya, seperti antara lain dari kata-kata Soepomo, “persatuan masyarakat organis,” “penghidupan bangsa seluruhnya,” “kepentingan seluruhnya, bukan kepentingan perseorangan.” Dengan kesimpulan tersebut, Marsilam menguraikan unsur-unsur Hegel yang terdapat dalam staatsidee Soepomo. Misalnya di bidang bentuk negara, Soepomo tidak berkeberatan Negara Indonesia dipimpin oleh raja dengan hak turun-temurun sekalipun. Di bidang kedaulatan rakyat Soepomo tidak menjelaskan letak kedaulatan rakyat dalam konsep staatsidee-nya. Dan di bidang hak-hak warga negara Soepomo juga secara tidak langsung “menentang” jaminan hak-hak dasar warga Negara dalam UUD.
Marsilam Simanjutak berkesimpulan bahwa konsep pandangan Integralistik Soepomo memang mengandung ajaran Hegel. Dalam perkembangannya, konsep negara Integralistik itu secara nyata tidak tahan uji terhadap asas – asas demokrasi, terutama asas kedaulatan rakyat yang kemudian masuk ke dalam UUD 1945. Dalam proses penyusunan UUD 1945, secara praktis usul Soepomo tersebut telah ditampik dan boleh dikatakan gugur.

D. Pemikiran David Bourchier

Menurutnya, konsep negara integralis sangat tepat menggambarkan nilai-nilai asli negara Indonesia yang berdasar asas kekeluargaan. Pemimpin yang dipilih oleh rakyat haruslah dapat melindungi dan menyatu dengan rakyatnya. Bourchier yang mencoba menganalisis teori integralistik Soepomo dengan memaparkan pandangan berbagai ahli terhadap teori organisis tampaknya ingin menunjukkan bahwa memang konsep integralistik Soepomo bukanlah asli Indonesia, karena ia sangat terpengaruh oleh berbagai tokoh yang menjelaskan teori tentang integralistik.. Sebenarnya tawaran memilih negara integralistik oleh Soepomo adalah pilihan semu, karena dipengaruhi oleh keadaan perang saat itu hanya teori integralistiklah yang mungkin diambil. Cita-cita Negara Indonesia haruslah disesuaikan dengan lingkungan Asia Timur Raya, sebagaimana nasihat yang disampaikan oleh Somubuco, dan Soepomo termasuk orang yang tidak dapat menolak nasihat itu yang sebenarnya bersifat lebih dari memaksa. Dua aliran pikiran negara lainnya—teori individualistis dan teori kelas—tidak dapat dijadikan pilihan sama sekali karena kedua teori negara tersebut adalah dasar negara musuh Jepang, yaitu Amerika, Inggris, dan Rusia. Namun, walaupun pilihan itu bukanlah pilihan sejati, Soepomo tetap melanjutkan dengan mengemukakan contoh negara-negara lain yang gagal menerapkan teori negara yang telah dianutnya. Menurutnya, dasar susunan hukum negara Eropa Barat adalah invidualis dan liberalisme dapat memisahkan manusia sebagai seseorang dari masyarakatnya, kemudian mengasingkan diri dari segala bentuk pergaulan lainnya. Eropa akhirnya mengalami krisis rohani yang maha hebat akibat dari semangat perseorangan tersebut. Sementara Rusia memiliki susunan negara yang diktator dari proletariat. Hal itu adalah keistimewaan keadaan sosial dari Rusia, namun dasar pengertian negara itu tidak cocok dengan sifat asli masyarakat Indonesia.


Sumber Bacaan :
http: //jurnalrepublik.blogspot.com/2007/05/integralisme-soepomo.html
http://www.transparansi.or.id/kajian9/bab_2.html.
Rona show David Bourchier, Pancasila Versi Orde Baru dan Asal Muasal Negara Organos.